Microsoft Activision Blizzard approved by European Union

Merger Microsoft-Activision Blizzard Disetujui Uni Eropa

GAMEFINITY.ID, Bandung – Regulator Uni Eropa, European Commission, akhirnya menyetujui merger Microsoft-Activision Blizzard senilai US$68,7 miliar! Ini menjadi kabar baik demi mengesahkan merger antara perusahaan raksasa teknologi dan pengembang game terkenal tiu. Uni Eropa menyimpulkan komitmen Microsoft terhadap pasar cloud gaming menjadi pemicu pihaknya menyetujui kesepakatan itu.

Sebelumnya, regulator Inggris, Competition and Markets Authority (CMA), memutuskan untuk memblokir merger Microsoft-Activision. Mereka beralasan bahwa merger itu akan berdampak negatif terhadap pasar cloud gaming. European Commission sebenarnya mengemukakan pendapat yang sama, namun pihaknya sudah puas dengan solusi yang ditawarkan Microsoft.

Komitmen Terhadap Pasar Cloud Gaming Jadi Pemicu Merger Disetujui

Microsoft Activision Blizzard approved by European Union 2
Merger Microsoft Activision mendapat persetujuan Uni Eropa

Keputusan itu juga tertulis pada laman resmi European Commission. Pihaknya sudah menyimpulkan bahwa Microsoft tidak memiliki insentif untuk menolak distribusi game Activision di PlayStation. Mereka juga mendapati kalaupun pemilik Xbox itu menarik game Activision dari konsol milik Sony, hal itu tidak akan merugikan persaingan di pasar konsol.

Mereka juga menyatakan keputusan Microsoft untuk menawarkan kesepakatan lisensi 10 tahun pada berbagai layanan cloud gaming menjadi solusi masalah setelah akuisisi. Komtimen tersebut menjamin semua game Activision Blizzard tidak dapat masuk katalog Game Pass Ultimate atau platfrom Xbox Cloud Gaming. Berarti konsumen yang telah membeli game Activision Blizzard apapun dapat menikmatinya melalui stream di layanan cloud gaming pilihannya. Microsoft juga akan menawarkan lisensi bebas royalti pada platform cloud gaming manapun untuk stream game Activision Blizzard.

Baca juga:

Keputusan Uni Eropa ini disambut baik oleh Microsoft. Perusahaan teknologi pemilik Xbox itu sudah menyampaikan bahwa pihaknya ingin membuat game dapat lebih terjangkau dan membawanya pada banyak pemain sebisa mungkin.

“European Commission sudah meminta Microsoft untuk memberi lisensi berbagai game Activision Blizzard pada platform cloud gaming pesaing. Ini akan berlaku secara global dan akan memudahkan jutaan konsumen di seluruh dunia untuk memainkan deretan game itu di platform pilihannya,” tutur Brad Smith, presiden Microsoft.

Respon CMA: Tetap Bersikukuh untuk Blokir Merger

Sementara itu, CMA memberi respon terhadap persetujuan Uni Eropa terhadap merger Microsoft-Activision Blizzard. Mereka sebelumnya memblokir kesepakatan itu dengan alasan dapat merugikan pasar cloud gaming. Pihaknya juga berpendapat akuisisi itu dapat memicu berkurangnya inovasi dan minimnya pilihan bagi gamer Inggris selama beberapa tahun ke depan.

Baca juga:

“Proposal Microsoft, diterima oleh European Commission, akan membuat Microsoft untuk menetapkan syarat dan ketentuan [baru] selama 10 tahun ke depan. Hal itu akan menggantikan pasaar bebas, terbuka dan kompetitif dengan sebuah regulasi yang berdampak pada game milik Microsoft, platform yang menjualnya, dan syarat penjualan. Ini menjadi salah satu alasan grup panel independen CMA menolak proposal Microsoft dan memblokir kesepakatan ini,” tulis CMA melalui akun Twitter resminya.

CMA mengakhiri responnya bahwa mereka tetap bersikukuh dengan keputusannya. Pihaknya juga menghormati persetujuan European Commission. Microsoft saat ini sudah mengajukan banding dan dilaporkan menyewa sekelompok pengacara yang sebelumnya mewakili Kerajaan Inggris

Satu lagi rintangan bagi Microsoft-Activision Blizzard adalah Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat. FTC sudah menuntut untuk memblokir akuisisi tersebut Desember lalu.

Tampaknya keputusan Uni Eropa ini memicu peluang Microsoft dapat mengesahkan akuisisi Activision Blizzard. Regulator di Afrika Selatan, Arab Saudi, Brazil, Chile, Jepang, dan Serbia sudah menyetujui merger itu. Sementara itu, regulator Australia, China, Korea Selatan, dan Selandia Baru masih mengkaji kesepakatan senilai US$68,7 miliar itu.