GAMEFINITY.ID, Bandung – Pemerintahan Biden telah meminta agar TikTok segera dijual dari perusahaan asal China, Bytedance. Pihaknya mengancam akan memblokir aplikasi video itu di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat telah menuduh Bytedance mengumpulkan data dari miliaran pengguna aplikasi media sosial miliknya itu. Pihak TikTok telah membantahnya.
Bukan Pertama Kali TikTok Terancam Diblokir di Amerika Serikat
Ancaman dari Amerika Serikat tentu ini bukan pertama kali. Pada tahun 2020, pemerintahan Trump memaksa TikTok dijual ke sebuah perusahaan Amerika Serikat karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Aplikasi milik Bytedance itu kemudian menuntut pemerintahan Trump pada September 2020. Presiden Joe Biden kemudian membatalkan pertimbangan untuk memblokir aplikasi video pendek itu pada Juli 2020.
13 September 2020, TikTok dilaporkan memilih Oracle sebagai pembeli sahamnya. Pembelian tersebut bertujuan agar mengatasi kritikan pemerintahan Trump karena keamanan data. Kesepakatan itu kemudian batal pada 18 Februari 2021.
Pemerintah Biden Mengemukakan Alasan yang Sama untuk Memblokir
The Wall Street Journal pertama kali melaporkan bahwa pemerintahan Biden berencana untuk memblokir TikTok jika Bytedance tidak menjualnya. Pemerintahan Biden telah mendapat kritikan dari beberapa anggota partai Republik bahwa pihaknya tidak cukup tegas untuk menghadapi ancaman keamanan dari Bytedance.
“TikTok adalah Trojan horse yang digunakan untuk mengeksploitasi informasi pribadi orang Amerika. Seperti balon mata-mata di ponsel Anda,” ungkap Michael McCaul, kepala House Committee of Foreign Affairs Februari lalu dilansir dari CBS News.
Baca juga: TikTok Direncanakan Akan Diblokir di Amerika
TikTok justru membantah tuduhan ini. Mereka memaparkan penjualan saham dari Bytedance tidak akan mengatasi dugaan risiko keamanan.
“Jika melindungi keamanan nasional jadi tujuannya, divestasi tidak mengatasi masalah: pergantian kepemilikan tidak akan membatalkan larangan baru pada pengaliran data atau akses. Cara terbaik untuk mengatasi masalah keamanan nasional adalah perlindungan sistem perlindungan data pengguna berbasis A.S. yang transparan, dengan monitoring, pemeriksaan, dan verifikasi dari pihak ketiga, yang kamu sudah lakukan,” tutur Brooke Oberwetter, perwakilan TikTok.
Sekretaris press White House Karine Jean-Pierre menolak berkomentar tentang Biden akan resmi melarang TikTok, namun mengakui White House memiliki maslaah dengan aplikasi yang bersangkutan.
“Kami ingin untuk memastikan setiap produk dan layanan digital yang dipakai orang Amerika setiap harinya aman,” tutur Jean-Pierre.
Sementara itu, TikTok telah dilarang di ponsel anggota pemerintah di Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. Baru-baru ini, Selanda Baru telah menerapkan kebijakan yang sama karena masalah keamanan.